Terdepan dan Terpercaya|Selasa, Juni 25, 2019
> Home » Lipsus » Verifikasi Rekomendasi, Dewan Panggil SKPD

Verifikasi Rekomendasi, Dewan Panggil SKPD 

GardaNKRI.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara terus mematangkan penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan Jumat (28/4) besok.

Setelah beberapa tahapan telah dilakukan, anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus LKPj Gubernur kembali menggelar pertemuan dengan memanggil beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (26/4).

Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, rapat pansus ini untuk memverifikasi rekomendasi DPRD Kaltara atas LKPj Gubernur tahun anggaran 2016 yang akan disampaikan kepada gubernur. dikatakannya pula, pemanggilan beberapa instansi terkait oleh Pansus LKPj Gubernur bertujuan untuk meminta penjelasan atas beberapa hal yang menurut anggota Pansus perlu dijelaskan.

Menurutnya, rekomendasi yang telah disusun Pansus LKPj diverifikasi dengan meminta keterangan SKPD agar betul-betul sesuai dengan hasil yang didapat di lapangan. “Tujuannya untuk peyempurnaan rekomendasi DPRD terhadap LKPj gubernur tahun anggara 2016 yang akan disampaikan kepada gubernur pada Jumat (28/4) nanti,” ujar Marten Sablon, Rabu (26/4).

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Abdul Djalil Fatah menambahkan, proses penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur, mulai dari tahap pembahasan dan monitoring berjalan lancar. “Kita tidak mencari-cari kesalahan pemerintah daerah. Tetapi ingin melihat dan mengetahui sejauh mana realisasi pembangunan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2016. Termasuk realisasi keuangan daerah,” jelasnya.

Melalui rekomendasi yang akan disampaikan, kedepannya diharapkan ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi dalam peningkatan pembangunan di Kaltara.“K alau tidak sesuai antara laporan dengan fakta di lapangan, maka akan kami tanyakan apa kendalanya,” ujarnya.

Dewan kata dia berupaya menjalankan tugasnya sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. “Harapannya, kedepan pemerintah daerah dapat mencari alokasi dana sebesar-besarnya guna mendukung percepatan pembangunan di Kaltara ini,” tandasnya.

Sementara itu, anggoat DPRD Kaltara Datu Yasir Arafat mengatakan, langkah dan tahapan yang dilakukan sudah sesuai dengan tugas dewan sebagai fungsi pengawasan. Menurutnya, LKPj Gubernur memang harus betul-betul diteliti oleh pansus, sehingga rekomendasi yang dihasilkan betul-betul berbobot.

“Pengawasan bukan dalam arti mengkur. Tetapi melihat keberhasilannya. Misalnya serapan anggaran berap persen, itu kita sampaikan supaya publik tahu kalau pembangunan di Kaltara ini berjalan normal,” kata Datu Yasir, Selasa (25/4) lalu.

Begitu juga jika ada ditemukan hasil pembangunan yang kurang maksimal saat monitoring lapangan, juga perlu disampaikan dalam bentuk rekomendasi. (ADV)

Add a Comment