Terdepan dan Terpercaya|Jumat, April 19, 2019
> Home » headline » Minta Perusahaan Peduli Lingkungan, Dewan Terima Laporan Dugaan Pecemaran

Minta Perusahaan Peduli Lingkungan, Dewan Terima Laporan Dugaan Pecemaran 

GardaNKRI.COM. TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Listiani meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera menyelesaikan permasalahan pencemaran yang terjadi di Sungai Malinau, Kabupaten Malinau. Sebab, pencemaran sungai yang diduga dari limbah perusahaan pertambangan di sekitar sungai itu membuat masyarakat resah dan kini merasakan imbasnya.

“Saya terima laporan warga di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Malinau. Mereka mengeluhkan tercemarnya sungai yang diduga berasal dari limbah perusahaan tambang,” kata Listiani, Selasa (4/7).

Dikatakannya, pencemaran sungai ini terjadi sudah sangat lama. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian. Informasinya, pihak perusahaan sudah dipanggil oleh DPRD Kabupaten Malinau untuk membahas masalah ini. Bahkan perusahaan sudah ada penyataan bahwa siap membenahi tanggul pembuangan limbahnya agar tidak mengalir ke sungai.

“Perjanjiannya itu mulai tahun 2010. Sudah hampir 7 tahun tapi belum ada realisasi. Alasan mereka bahwa curah hujan tinggi. Tetapi tidak ada niat baik untuk memperbaiki,” lanjut anggota Komisi III ini.

Akibat pencemaran sungai ini, kini kondisi sungai Malinau yang merupakan sumber air bersih masyarakat di daerah ini sangat keruh dan kental. Masyarakat pun kata dia resah karena mengonsumsi air yang sudah tercemar. Bahkan imbasnya, PDAM kini sudah merasa sudah tidak mampu mengolah air secara maksimal. Sebab terjadi peningkatan beban pada mesin pengolahan air yang diduga tercemar itu.

“Sekarang kita menuntut perusahaan supaya ada iktikad baik untuk membenahi tanggul pembuangannya. Karena dampaknya air bersih yang dikonsumsi masyarakat. PDAM itu kan ngambil air dari Sungai Malinau untuk kebutuhan masyarakat. Sekarang tidak bisa maksimal karena terjadi peningkatan beban mesin untuk menyaring air sungai yang tercemar dan berlumpur,” terang anggota Fraksi Demokrat ini.

Begitu juga dengan dampak kesehatannya. Karena Dinas Kesehatan setempat sudah membuat analisa bahwa kandungan air sugai sangat membahayakan. “Kan ada standardisasi kandungan air. Air itu sudah tidak sesuai stadar. Hasilnya ada dengan mereka,” ujarnya.

Ia pun berharap jika pencemaran itu benar dari perusahaan, maka mereka harus bertangung jawab. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan ini. Bahkan, pihaknya merencanakan akan turun langsung melihat kondisi ini.

“Kami minta sesegera mungkin ditangani. Karena sudah sangat lama. Hampir 7 tahun. Perusahaan harus ada kepedulian. Pemerintah daerah juga perlu tegas, kalau memang terbukti ada perusahaan nakal, harus ada tindakan. Kalau perlu cabut izin,” pungkasya. (adv)

Add a Comment