Terdepan dan Terpercaya|Selasa, Februari 19, 2019
> Home » Advetorial » Aplikasi SIMDA Secara Online Yg Dibangun BPKP, 2018 Diberlakukan

Aplikasi SIMDA Secara Online Yg Dibangun BPKP, 2018 Diberlakukan 

Gardankri.com,Balikpapan – Gubernur Kalimantan Utara Dr Ir H Irianto Lambrie, Memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bankaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas diluncurkannya aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berbasis online, yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA). 

Pagi tadi, Kamis (02/11/2017), bertempat di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, bersama Deputi BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Dr Nurdin, Direktur Bankaltim, Zainuddin Fanani, dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, melakukan peluncuran program tersebut. 
Acara ini sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi SP2D Online antara Pemprov Kaltara dan Bankaltim dengan Perwakilan BPKP Kaltara. 
Melalui aplikasi SP2D online, yang terkoneksi langsung dengan aplikasi SIMDA yang dibangun oleh BPKP untuk pengelolaan keuangan daerah, nantinya akan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pencairan dana pada Rekening Giro Kas Daerah kepada rekanan / mitra Pemerintah Daerah.
“Menurut Irianto, Nantinya, secara otomatis sistem pembayaran kepada pihak ketiga, akan melalui sistem pembayaran non-tunai. Program ini mulai berlaku per 1 Januari 2018. Di mana bersamaan dengan itu, Pemprov Kaltara juga telah memberlakukan sistem pembayaran non tunai untuk sejumlah instansi, ” Urainya. 
System pembayaran dengan system online ini, mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1866/SJ dan 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017. 
“Dalam surat edaran mendagri tersebut, menjelaskan pelaksanaan transaksi non tunai pemerintah daerah paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah. Dari surat itu, oleh Pemprov Kaltara telah dibuat Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 16 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai, ” Kata Irianto. 
Kebutuhan dalam penggunaan teknologi merupakan salah satu hal yang tidak bisa dihindari. Sebab, dengan begitu, akan lebih memudahkan seseorang dalam bekerja, khususnya peningkatan pelayanan publik. Salah satunya juga untuk mewujudkan transparansi pemerintah kepada masyarakat (Ansor/Md)

Add a Comment