Terdepan dan Terpercaya|Selasa, Juni 25, 2019
> Home » Lipsus » Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Dorong Pembentukan Perda UMKM

Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Dorong Pembentukan Perda UMKM 

GardaNKRI.COM, TANJUNG SELOR – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Effendi Djuprianto meminta pemprov menyeriusi pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sebab, Provinsi Kaltara menyimpan potensi wisata yang beragam dan layak dikembangkan.

“Masing-masing kabupaten/kota di Kaltara punya daya tarik wisata sendiri. Jadi perlu keseriusan untuk mengelola itu,” kata Effendi,, Selasa (16/5) kemarin.

Selain itu, dikatakannya, untuk menarik wisatawan datang berkunjung, tidak hanya mengadalkan keindahan wisata yang ada. Tetapi, masing-masing daerah juga perlu memiliki ciri khas sendiri. Seperti, memiliki hasil kerajinan tangan, makanan khas dan lainnya yang diolah dari potensi daerah masing-masing. Hasil olahan masyarakat ini bisa dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang datang.

Sehingga, orang datang tidak hanya sekadar menikmati keindahan objek wisata, tetapi juga ada daya tarik lain dari ciri khas masing-masing daerah. “Misal, wisatawan mencari sesuatu yang ada ciri khasnya dengan daerah kita, mereka tentu akan datang. Tetapi, itu harus dikelola dengan baik,” ujarnya.

Hal ini juga lanjut Effendi besar kaitannya dengan ekonomi kerakyatan. Sebab, dengan hasil olahan atau kerajinan yang dipasarkan kepada wisatawan, secara langsung akan meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah wisata.

Karena itu, lanjutnya, perlu pelatihan bagi masyarakat sebagai pelaku ekonomi kerakyatan ini. “Kebetulan kami di DPRD Kaltara sudah menyepakati adanya Perda tentang Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM. Tapi ini belum disetujui pemerintah,” jelasnya.

Dengan adanya perda ini, ia yakin yang jadi masalah dan kendala untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan ini bisa diatasi. Karena itu, pemerintah provinsi bisa membantu sesegera mungkin menyelesaikan perda itu.

“Pelaku ekonomi kerayakyatan di Kaltara sangat kecil. Karena masih ada keraguan dalam mengelola potensi-potensi yang ada. Seperti, pengolahan hasil kayu itu terbentur dengan aturan. Maknya dengan adanya perda itu kami yakin bisa berjalan dengan baik, karena regulasi jelas,” kata politisi Partai Hanura ini.

Dikataknnya, Perda tentang Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM itu diinisiasi DPRD karena membaca visi misi gubernur dan RPJMD. Dimana salah satu yang diprioritaskan yakni pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pemberantasan pengangguran.

“Kami melihat melalui perda UMKM itu, pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini bisa dipacu,” sebutnya.

Dengan demikian, saat kondisi keuangan defisit seperti saat ini, justru Kaltara bisa kuat karena dibantu ekonomi kerakyatan itu. “Jadi kami ingin supaya penguatan PAD itu berdasarkan putaran ekonomi kerakyatan, bukan hanya dari besaran pungutan pajak,” tandasnya. (ADV)

Add a Comment