Terdepan dan Terpercaya|Selasa, Februari 19, 2019
> Home » Lipsus » Korsel Hibahkan Rp 8,5 M untuk FS KIPI

Korsel Hibahkan Rp 8,5 M untuk FS KIPI 

Fbi.com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) dikabarkan bakal mengucurkan bantuan dana hibah kepada Indonesia sebesar USD 600 ribu atau sekira Rp 8,5 miliar. Dana ini untuk menyusun dokumen perencanaan dan studi kelayakan KIPI di Kaltara. 

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie membenarkan adanya kabar gembira tersebut. Itu berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna, yang telah menugaskan staf untuk menghadiri rapat terkait pengembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kamis (24/1). 

“Alhamdulillah, kita mendapat kabar menggembirakan. Pemerintah Korea Selatan akan menghibahkan dana untuk penyusunan dokumen perencanaan pengembangan KIPI di Tanah Kuning. Penyempurnaan dokumen yang harus dilengkapi terkait dengan term of references (TOR) feasibility studies (FS) KIPI akan segera diselesaikan. Alokasi dana hibah yang diberikan tergolong besar jika dirupiahkan. Bisa mencapai Rp 8,5 miliar,” kata Irianto saat berada di Tarakan, kemarin.

Dengan masuknya dukungan dana,lanjutnya, menunjukkan keseriuasan Korea Selatan untuk membangun pelabuhan. Sementara, pemerintah Tiongkok akan membiayai kawasan industrinya sebagai kerja sama business to business dengan pemerintah. 

“Ini membuktikan bahwa Kaltara menjadi tujuan investasi dari semua negara di dunia. Bukan hanya China saja,” ujarnya. 

Sebelumnya, pada 2016 lalu, Pemprov Kaltara juga telah melakukan pra-studi kelayakan untuk KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Pemerintah Korea Selatan menjadikan hasil prastudi itu untuk kembali menyusun studi kelayakan KIPI. Studi kelayakan yang dilakukan oleh Negeri Ginseng tersebut, akan memudahkan proses pencairan dana hibah dari Bank Korea. 

“Jadi nanti skema penyusunan FS-nya akan dilakukan kerja sama antara kementerian terkait dengan pemerintah Korea,” ujar Gubernur. 

Gubernur juga menambahkan, hasil FS tersebut akan ditindaklanjuti untuk digunakan sebagai dasar penyusunan detail engineering design (DED). Pekerjaan FS hibah ini akan dimulai pada pertengahan Februari 2019, dengan kelengkapan yang harus sudah selesai. 

“Bisa secara bertahap. Pemerintah Korea juga akan membantu pendanaan proses penyusunan DED-nya. Bila sudah selesai, pemerintah Korea Selatan akan menyerahkannya ke pemerintah Indonesia,” bebernya. 

Sedangkan Pemprov Kaltara dapat menggunakan hasil itu untuk perencanaan selanjutnya. Selain itu, Pemprov Kaltara diminta untuk membentuk tim teknis guna mengawal pengerjaan proyek penyusunan FS ini, agar sejalan dan terintegrasi dengan program yang sudah direncanakan.

Dikatakan Gubernur, adanya program bantuan hibah dari Korea Selatan ini merupakan salah satu langkah maju dalam proses pengembangan KIPI. Karena itu, dirinya menginstruksikan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kaltara dapat saling berkolaborasi sehingga fokus pengembangan KIPI dapat segera terwujud.  

“Semua OPD harus saling bersinergi, dalam membangun kawasan ini. Sebab ke depan tantangan kita semakin berat dan harus kita hadapi dengan cara saling mengisi dan terintegrasi,” ujarnya. 

Sebelumnya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memberikan dana hibah bagi pelaksanaan pembuatan studi kelayakan dan master plan proyek prioritas di Kaltara, yang termasuk dalam perjanjian Global Maritime Fulcrum (GMF) dalam balutan Belt and Road Initiative (BRI). Pemerintah RRT akan menghibahkan dana Rp 50100 miliar.

“Yang menjadi sasaran salah satunya adalah KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi,” sebut Gubernur. (humas/ats/ardy) 

Add a Comment