Terdepan dan Terpercaya|Kamis, April 18, 2019
> Home » Lipsus » Komisi IV Sarankan Pemprov Sediakan Ambulans Air

Komisi IV Sarankan Pemprov Sediakan Ambulans Air 

GardaNKRI.COM, TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Asnawi Arbain menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, agar menyediakan kapal cepat sebagai armada ambulans laut. Sebab, saat ini masyarakat yang berada di daerah perbatasan dan pedalaman kesulitan akses ketika ingin berobat ke Kota Tarakan atau Tanjung Selor.

Apalagi sejauh ini rumah sakit umum Tarakan masih menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang hendak berobat. “Kami pernah mengusulkan speedboat untuk ambulans air yang bisa menjemput pasien di hulu sungai. Sementara inikan rujukan orang kan ke Tarakan, dan tidak mungkin dilalui jalan darat,” ujar Asnawi, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, menyediakan armada ambulans laut itu sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin berobat di Tarakan. Jika menggunakan speedboat penumpang, tentu waktu tempuhnya juga berbeda. Sementara warga membutuhkan pelayanan secepatnya.

Untuk jangka menengah, menurut Asnawi, Pemprov perlu berpikir lebih kepada bagaimana memaksimalkan akses yang ada terlebih dahulu. Sebelum memikirkan untuk membangun Rumah Sakit sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan yang ada di Kaltara.

“Untuk jangka menengah kita harus memikirkan akses, tapi untuk jangka panjang bagaimana kita harus memikirkan rumah sakit,” ujarnya.

Lebih lanjut Asnawi mengatakan, keseimbangan dalam pembangunan sarana publik maupun fasilitas pemerintahan perlu diperhatikan. Tentunya agar tidak ada kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita juga ingin fasilitas untuk masyarakat ini bagus. Kita bersyukur fasilitas pejabat sudah bagus. Jadi penting bagaimana pelayanan untuk masyarakat juga lebih baik,” ujarnya.

Dikatakananya pula, pemerintah daerah wajib menjamin pelayanan yang maksimal pada bidang kesehatan sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Undang Undang Kesehatan. Menurut undang-undang tentang kesehatan, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) wajib menganggarkan 10 persen untuk bidang kesehatan.

“Kalau kita bicara kesehatan secara umum kan banyak hal yang terkait. Kalau tidak ada rumah sakitnya, tentu yang harus dipikirkan itu aksesnya,” tandasnya. (adv)

Add a Comment