Terdepan dan Terpercaya|Rabu, Oktober 23, 2019
> Home » Lipsus » Kepala OPD Dilarang Keluar Daerah

Kepala OPD Dilarang Keluar Daerah 

Gardankri.com, TANJUNG SELOR – Para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, khususnya yang menjadi sampling audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar tidak melakukan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.

 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf dengan para kepala OPD di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (1/4).

 

Gubernur menilai sangat penting seorang kepala OPD untuk berada di tempat, saat pemeriksaan berlangsung. Tujuannya, untuk mempercepat dan mempermudah petugas pemeriksa saat melakukan konfirmasi atau dukungan data yang dibutuhkan. “Selama pemeriksaan berlangsung, jangan keluar daerah dulu. Terkecuali, ada kegiatan yang sangat penting dan seizin Gubernur,” kata Irianto.

 

Imbauan Gubernur ini juga berkaitan dengan upaya Pemprov Kaltara untuk mengukir sejarah baru, sebagai provinsi baru yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut di Indonesia. “Audit saat ini, menjadi penting karena menjadi pertaruhan kemampuan Pemprov Kaltara untuk dapat meraih Opini WTP 5 kali berturut-turut,” ungkap Gubernur.

 

Diketahui bahwa dalam pemeriksaan kali ini, BPK akan memeriksa apakah pengelolaan keuangan di Pemprov Kaltara telah bermanfaat dalam memenuhi visi dan misi yang digaungkan selama ini.

 

Ada 4 indikator yang menjadi fokus BPK, yakni mengenai kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam mempengaruhi penurunan rasio indeks kemiskinan. Lalu, kemampuan menurunkan ratio indeks pengangguran, gini rasio atau ketimpangan pendapatan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

 

BPK sendiri menilai, ada 2 hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara untuk meraih Opini WTP yang kelima. Yakni memperbaiki pencatatan aset tetap serah terima aset P3D dari kabupaten dan kota kepada Pemprov Kaltara yang dinilai belum tertib sepenuhnya. Dan, membenahi penyajian akun pada beberapa OPD yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.(humas/ats/ardy) 

Add a Comment