Terdepan dan Terpercaya|Selasa, Februari 19, 2019
> Home » Lipsus » Kementerian PUPR Setujui Sekretariat Bersama KBM

Kementerian PUPR Setujui Sekretariat Bersama KBM 

Gardankri.com,TANJUNG SELOR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
menyetujui usulan Pemprov Kaltara untuk membentuk sekretariat bersama (Sekber)
percepatan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Pernyataan ini disampaikan oleh
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Dr Suheriyatna. “Dari Kementerian PUPR,
dalam hal ini yang kami temui Plt Sesditjen Ciptakarya yang juga menjabat sebagai
Direktur PSPLP Dodi Krispatmadi merespons positif usulan kita untuk dibuatkan
sekretariat bersama,” kata Suheriyatna saat berada di Jakarta, Rabu (9/1) lalu.

Menurutnya, keberadaan sekretariat bersama KBM Tanjung Selor ini, berfungsi untuk
mempercepat proses pemenuhan infrastrukturnya. Pasalnya, dalam Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan KBM Tanjung Selor, terdapat 12
kementerian yang ditugaskan untuk melakukan percepatan pembangunan KBM
Tanjung Selor. “Sehingga diperlukan sekretariat bersama sebagai wadah informasi dan
komunikasi lintas instansi dan kementerian, sehingga pembangunan KBM Tanjung
Selor dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita buat,” urai Suheriyatna.

Untuk dukungan programnya, kata Suheriyatna, Kementerian PUPR akan merapatkan
lagi dengan instansi terkaitnya. Seperti Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW). Di mana BPIW berperan sebagai simpul integrasi dan pengelolaan program-
program strategis serta prioritas sektor yang ada di lingkungan Kementerian PUPR,
untuk menghasilkan pengembangan infrastruktur yang smart dan inovatif.
Karena itu, pengembangan KBM akan menggunakan kolaborasi adaptif sebagaimana
amanat Inpres yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Artinya, pemerintah pusat maupun
daerah akan mengembangkan KBM dengan kewenangan yang telah diatur masing-
masing.

Misalnya kolaborasi eksternal, dimana peran BPIW dalam penyiapan dukungan dan
fasilitasi Kemenko Perekonomian yang ditugaskan sebagai koordinator dalam
melakukan integrasi dan pengelolaan program strategis prioritas antar
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyesuaikan dengan kewenangannya.
“Tentu ini dibawah pengawasan dan pengendalian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tujuan
tercapainya program prioritas pemerintah,” bebernya.
Untuk dukungan penganggarannya, kata dia, akan diusulkan pada struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2019. “Tentunya untuk
dukungan pendanaannya akan masuk pada APBN-Perubahan, khususnya pada bidang
keciptakaryaan dengan perencanaan infrastrukturnya,” katanya.

Seperti diketahui, terdapat sejumlah prioritas yang harus dipenuhi untuk mewujudkan
percepatan KBM Tanjung Selor. Rencananya, kolaborasi pemerintah pusat dan
Pemprov Kaltara untuk merealisasikannya di berbagai sektor. Meliputi Bina Marga,
Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan (PNP). “Misalnya untuk

bidang SDA akan dibangun Tanggul Sempadan Sungai Kayan Tanjung Selor Hilir,” urai
Suheriyatna.(humas/ats/ardy)

Add a Comment