Terdepan dan Terpercaya|Sabtu, Februari 16, 2019
> Home » Lipsus » DPRD Seruisi Pembahasan Raperda

DPRD Seruisi Pembahasan Raperda 

GardaNKRI.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara telah mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam program pembentukan peraturan daerah (Propem Perda) tahun 2017. Dua raperda inisiatif dewan ini telah disampaikan melalui rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon menyebutkan, dua raperda inisiatif ini yakni, Raperda tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Raperda tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Adat di Provinsi Kalimantan Utara.

Dikatakan Marten, sebelum diusulkan dalam Propem Perda, raperda inisiatif ini telah melalui beberapa kali pembahasan. Baik di internal dewan, maupun pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi. Dalam hal ini Badan Pembentukan Perda (Baperda) DPRD dengan Biro Hukum Setprov Kaltara.

Disebutkannya pula, raperda yang telah masuk dalam Propem Perda baik usulan pemprov maupun inisiatif dewan akan menjadi perhatian serius dewan. Baik itu dalam hal pembahasan maupun pengkajiannya. Sehingga setelah menjadi peraturan daerah nanti, betul-betul sesuai dengan tujuan pembentukannya dan bisa diimplementasikan.

“Kita ingin raperda ini betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” kata Marten Sablon.

Lebih lanjut dikatakannya, raperda yang sudah masuk dalam Propem Perda juga akan diupayakan selesai tahun ini. Kehadiran raperda yang diusulkan itu, kata Marten, sangat penting sebagai acuan atau payung hukum pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

Selain itu, dewan juga membutuhkan payung hukum untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

“Kami tidak bisa melakukan pengawasan tanpa adanya perda sebagai acuan. Seperti pertambangan, kita bisa mengawasi dengan mengacu pada peraturan yang ada,” tandasnya. (adv)

Add a Comment