Terdepan dan Terpercaya|Selasa, Juni 25, 2019
> Home » Lipsus » Dewan Usulkan Dua Raperda Masuk Propem Perda Raperda Pertambangan dan Perlindungan Hak Adat

Dewan Usulkan Dua Raperda Masuk Propem Perda Raperda Pertambangan dan Perlindungan Hak Adat 

GardaNKRI.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam program pembentukan peraturan daerah (Propem Perda) tahun 2017. Dua raperda inisiatif dewan ini yakni, Raperda tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Raperda tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Adat di Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut Ketua Badan Pembentukan Perda (Baperda) DPRD Kaltara, Rakhmat Majid Gani, Provinsi Kaltara memiliki sumber daya alam (SDA) berupa mineral dan batu bara yang cukup potensial untuk dikelola. Potensi ini memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, perlu dikelola secara bijak, terarah, terpadu dan berdaya guna. Sehingga dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, perlu penataan kegiata pengelolaan yang diatur dalam perda ini. Dan perusahaan yang mengelola perlu memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan hidup,” jelas Rakhmad Majid Gani, dalam penyampaian nota penjelasan dua raperda melalui rapat paripurna DPRD, Jumat (31/3) lalu.

Dijelaskannya beberapa pertimbangan raperda ini, di antaranya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, juga terdapat beberapa peraturan pemerintah, seperti PP Nomor 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan peraturan Menteri ESDM Nomor 32/2013 tetang Tata Cara Pemerian Izin Khusus.

“Dalam Raperda ini mengatur tentang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), mengatur tentang reklamasi pascatambang, pemberdayaan masyarakat, dan penggunaan tanah untuk usaha pertambangan,” jelasnya.

Dalam raperda ini lanjutnya, tangung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara meliputi penyidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi, serta penyidikan dan penelitian dalama rangka menyiapakan WIUP.

Sementara itu, Raperda tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Adat di Provinsi Kaltara, kata Rakhmat, didasari karena Kaltara merupakan provinsi yang memiliki populasi masyarakat ada yang cukup besar. Bahkan  keberadaan masyarakat adat sudah diakui secara umum.

“Namun perjalanan kehidupan masyarakat adat di Kaltara menghadapi beberapa masalah. Sehingga perlu adanya regulasi yang memberikan jaminan hak-hak bagi masyarakat adat,” jelasnya.

Menurutnya, banyak hak masyarakat adat yang diatur dalam peraturan. Karena itu, perda ini dianggap perlu untuk menyatukan dan memperjelas hak masyarakat adat yang ada di Kaltara.

“Di Kaltara juga perlu regulasi tentang keberadaan masyarakat adat. Mudah-mudahan raperda inisiatif ini bisa menjadi bahgian Propem Perda Kaltara tahun 2017,” tandasnya. (adv)

Add a Comment