Terdepan dan Terpercaya|Sabtu, Februari 16, 2019
> Home » Lipsus » 50 Persen Masih Persoalan Aset Soal Pengalihan SMA/SMK ke Provinsi

50 Persen Masih Persoalan Aset Soal Pengalihan SMA/SMK ke Provinsi 

GardaNKRI.COM, TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Asnawi Arbain mengatakan, proses pengalihan pengelolaan SMA/SMK sederajat dari kabupaten/kota ke Pemerintah provinsi harus rapi dan transparan. Terutama menyangkut aset. Sebelum diserahkan ke pemerintah provinsi, aset baik berupa gedung maupun lahan sudah tidak ada masalah.

Hal itu diungkapkkanya setelah melakuan monitoring progres pengalihan kewenangan terhadap SMA/SMK di Kota Tarakan pekan lalu.

“Kami minta kabupaten/kota merapikan aset-aset SMA/SMK terlebih dahulu. Supaya peralihan aset ke provinsi itu bisa berjalan dengan baik. Tidak ada masalah di kemudian hari,” jelas Asnawi, Senin (29/5) kemarin.

Di Kota Tarakan misalnya, aset masih menjadi masalah dalam proses pengalihan kewenangan SMA/SMK ini. “Di Tarakan masih banyak masalah. Sekitar 50 persen masih persoalan aset. Jadi kami minta rapi dulu baru diserahkan ke provinsi,” katanya.

Karena itu, ia meminta agar pemerintah kota lebih dahulu melakukan inventarisasi aset sebelum diserahkan ke provinsi. Misal menyangkut lahan, harus dibuktikan dengan surat-surat.

“Kalau itu hibah ada surat hibahnya, kalau itu milik pemerintah ada sertifikatnya. Nah, itu masih tanggung jawab sekolah dan pemerintah daerah untuk membuktikan,” pungkasnya. (adv)

Add a Comment