Terdepan dan Terpercaya|Selasa, Juni 25, 2019
> Home » Advetorial » Rencana Hibah ke Kaltara Rp 40,5 Miliar

Rencana Hibah ke Kaltara Rp 40,5 Miliar 

Gardankri.com, JAKARTA – Menindaklanjuti pertemuan di Bali pada bulan lalu, terkait program kerja sama regional ekonomi antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Senin (15/4), digelar rapat khusus mengenai persiapan penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman. Penandatanganan rencananya 25-27 April mendatang.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan  sesuai yang disampaikan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata, MoU disusun juga sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri PPN atau Kepala Bappenas (Bambang Brodjonegoro) dengan Chairman of China International Cooperation Agency (CIDCA) di Jakarta pada Mei 2018 lalu.

Disampaikan, sebelum ditandatangani ada beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan dan masuk MoU tersebut. Dengan harapan, kerja sama ini bisa memberikan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Salah satunya mengenai skema pembiayaan, baik itu yang berupa pinjaman, investasi maupun dana hibah.

Untuk dana hibah memang dibahas secara khusus dalam pertemuan kemarin. Sesuai usulan dari Kemenko Maritim, ada tiga proyek prioritas yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sulawesi Utara. “Ke Kaltara direncanakan ada hibah Rp 40,5 miliar untuk pembiayaan penyusunan integrated master plan dan feasibility study (FS) pada Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi,” ungkap Gubernur.

Usulan hibah tersebut, lanjutnya, telah dilengkapi terms of reference (ToR) pada setiap kajian dengan kebutuhan pendanaan pada setiap studi. Kemudian untuk tindak lanjutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah yang bakal menerima hibah, mempersiapkan kunjungan Misi CIDCA pada Juni 2019.

“Namun sebelum itu, kita perlu mempersiapkan negosiasi konsep exchange letters hingga penandatanganan exchange letters oleh penerima hibah. Di situ ada poin-poin yang perlu didetailkan,” ujarnya.

Lanjut Gubernur, sepakat dengan seperti disampaikan dari Deputi Bappenas, terkait kerja sama lebih pada kerja sama B to B (Bussines to Bussines). Bukan antarpemerintah. Namun pemerintah tetap sebagai fasilitator. Kemudian soal pendanaan, dalam MoU yang dinamai MoU development cooperation RI-RRT, dari loan atau pinjaman diubah menjadi invesment.

“Saya juga sangat setuju dengan cakupan MoU yang harus dibahas dulu dengan lebih detail. Ini menyangkut dengan kedaulatan bangsa. Di antaranya mengenai tenaga kerja yang perlu menjadi perhatian,” kata Gubernur.

Disampaikan Gubernur, berkaitan progres KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Di antaranya soal beberapa perusahaan yang sudah memiliki izin lokasi. Irianto menyebutkan, sudah ada dua perusahaan yang sudah mendapatkan izin lokasi dari pemerintah kabupaten, atau dalam hal ini Bupati Bulungan. Karena luasan lahannya di bawah 300 hektare. Dan info terakhir, ada yang sudah mendapatkan izin lokasi dari Kemenperin yang luasannya di atas 1.000 hektare.

“Kita dari Pemerintah Provinsi mendorong percepatan izin lokasi. Kita juga selalu berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian ATR/BPN,” katanya.

Hal lainnya, pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian tata ruang dan wilayah yang sedang disusun oleh Pemkab Bulungan. Gubernur menambahkan, bersama pihak terkait lainnya, Pemprov Kaltara akan menyusun rencana aksi untuk KIPI. Dimana dalam rencana aksi itu, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, berikut dengan target penyelesaiannya.

Beberapa hal yang masuk rencan aksi antara lain penerbitan izin, baik izin lokasi maupun izin lingkungan, yang ditarget selesai Juni 2020. Kedua, pembebasan lahan ditarget juga pada 2020 tuntas. “Rencana aksi lainnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Ini sudah diusulkan ke Kementerian PUPR, dan sudah disetujui. Ada juga yang didanai lewat APBD Provinsi. Infrastruktur ini, kita targetkan butuh waktu 2-3 tahun. Yang keempat pembentukan badan pengelola, dan yang terakhir penyelesaikan beberapa hambatan seperti lokasi perusahaan yang memiliki izin HGU,” bebernya. (humas/ats /ardy) 

Add a Comment